Pilpres 2019 sudah selesai. Pasangan Jokowi-Amin sudah pasti akan ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019. Partai-partai politik yang selama ini bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi pun sudah tahu apakah mereka lolos parliamentary treshold atau tidak, dan sebagaimana pola yang berulang, partai-partai politik ini sudah mulai melakukan lobby untuk menentukan posisi mereka di pemerintahan yang baru nanti bersama Jokowi-Amin.

Dari pola yang cukup jelas terbaca, kelompok yang tersingkirkan dari pesta demokrasi ini adalah kelompok teroris dan kelompok-kelompok pengusung mimpi mendirikan Daulah Islamiyah yaitu kelompok radikal, yang juga disebut dengan kelompok ekstrim berbasis kekerasan, yang selama ini menjadi ‘penumpang’ dalam koalisi Prabowo-Sandi.

Dari narasi-narasi yang sangat jelas dan vulgar, sangat bisa terlihat adanya upaya untuk mendelegitimasi proses demokrasi yang sudah dilakukan secara aman oleh segenap warga negara Republik Indonesia. Muara dari aksi-aksi ini sebenarnya bukan untuk memenangkan Prabowo, karena data sudah menunjukkan bahwa mustahil Prabowo menang, akan tetapi untuk menciptakan chaos atau kekacauan di Indonesia.

Kalau kita melihat sejarah muncul dan menguatnya aksi terorisme dan radikalisme berbasis kekerasan global dan juga di Indonesia, maka sangat kelihatan bahwa “chaos adalah zona nyaman mereka”. Maktab al Khidamat yang didirikan Osama bi Laden di Afghanistan/Pakistan, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Al Qaida dan ISIS didirikan saat terjadinya instabilitas karena perang Afghanistan. Islamic State berkembang secara eksponensial karena instabilitas dan chaos yang terjadi di Syria dan Iraq. Jund al Syam yang didirikan oleh Abu Musab al Zarqawi didirikan di Yordania saat terjadi instabilitas politik di awal tahun 90an. Darul Islam, Komando Jihad, Jamaah Islamiyah, Kompak Kayamanya, Mujahiddin Indonesia Timur dan belasan kelompok teror lainnya yang berdiri di Indonesia pun memanfaatkan instabilitas keamanan maupun politik yang terjadi di setiap fase dalam sejarah Indonesia, mulai dari fase dekolonialisme sampai runtuhnya Soeharto.

Agar chaos secara masif itu bisa terjadi, perlu ada tiga komponen penting yaitu dana, orang dan trigger yang tepat. Dalam konteks menuju 22 Mei nanti, sumber-sumber dana diperkirakan sudah sangat menipis. Tetapi bukan berarti tidak ada. Kalau dana sudah menipis maka bisa dikompensasi dengan menciptakan dan memelihara kelompok-kelompok kecil yang selama ini bergerak bukan karena kepentingan duit, tapi karena memiliki kesamaan ideologi yang membenarkan dilakukannya tindak kekerasan. Kasus bom Surabaya maupun serangan teror di Sri Lanka menunjukkan bahwa kelompok dengan ideologi yang membenarkan kekerasan ini tidak butuh dana besar. Yang penting adalah adanya dana yang bisa memenuhi kebutuhan operasional mereka.

BACA JUGA:  Menyikapi Persepsi Budaya Carok dan Poligami di Madura

Kalau dua elemen di atas sudah ada, maka yang akan dikondisikan adalah trigger atau pemicu. Kejadian runtuhnya rejim Ben Ali di Tunisia yang kemudian menciptakan efek domino yang dikenal sebagai ‘Arab Spring’ di beberapa negara di Timur Tengah, atau konflik Ambon tahun 1999 menunjukkan bahwa trigger itu biasanya merupakan kejadian yang sangat kecil, tapi memiliki dampak psikologis yang luar biasa yang mampu membakar semangat kelompok yang, secara psikologis, dikatakan ‘tertindas’ untuk melakukan aksinya. Biasanya trigger ini tidak bisa diantisipasi oleh aparat keamanan, karena tidak ada kesamaan trigger di satu chaos dengan chaos lain.

Bayangkan, kalau tanggal 22 Mei nanti, di saat ummat Islam sedang menjalankan ibadah puasa, ada sekelompok orang yang melakukan protes di depan KPU dengan narasi bahwa mereka – sebagai perwakilan dari Ummat Islam yang dicurangi oleh pemerintah, termasuk Polisi dan TNI – berdiri berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian dibantu TNI, kemudian ada 1-2 orang di antara mereka melakukan aksi ‘mengorbankan diri’ dengan membakar diri di depan Polisi dan TNI, seperti yang terjadi di Tunisia tahun 2011 lalu, maka ini berpotensi menjadi trigger yang punya efek domino yang cukup besar, apalagi dilakukan di bulan puasa.

Skenario seperti begini sangat sulit dicegah, karena tidak membutuhkan dana yang besar sepanjang bisa dikompensasi dengan adanya orang-orang yang siap mengorbankan diri mereka demi ideologi ekstrim yang menghalalkan kekerasan.

Untuk itu maka adalah sangat penting bagi Presiden Joko Widodo untuk merangkul kelompok yang menjadi lawan-lawan politik sebelum kontestasi Pemilu, khususnya merangkul Prabowo, sehingga tidak memberikan ruang bagi kelompok teroris dan ekstrimis berbasis kekerasan ini untuk mendapatkan legitimasi dan ‘rumah tumpangan’. Kalau ini sudah dilakukan, maka aparat keamanan bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk mencegah dan menangkal potensi chaos di 22 Mei nanti.

Bagaimana dengan kita, rakyat jelata? Kita ngga perlu takut, tapi perlu untuk waspada dan yakin bahwa sama dengan kita, para petinggi negara ini masih cinta akan NKRI!

Oleh Bang Alto Luger


Sumber : harakatuna.com