Beberapa tahun belakangan banyak terdengar isu yang diramaikan oleh berbagai pemikiran dengan gerakan-gerakan yang berkeinginan mengganti PANCASILA sebagai ideologi dan dasar negara dengan konsep-konsep yang lain.

Mereka beranggapan dan menilai, bahwa PANCASILA terbukti sudah gagal dan tidak bisa memenuhi berbagai ekspektasi masyarakat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

Dari aspek ontologis dan epistemologi yang membidani atas kelahiran akan penilain bahwa PANCASILA itu tidak berkorelasi dan bahkan kontradiktif dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.

BENARKAH PANCASILA SUDAH GAGAL MEMENUHI EKSPEKTASI BANGSA ?

BENARKAH PANCASILA TIDAK SESUAI DENGAN AJARAN TUHAN YANG MAHA ESA ?

BUKANKAH KEGAGALAN DAN KETIDAKSESUAIAN ITU ADALAH DIKARENAKAN KETIDAK-MAMPUAN BANGSA ITU SENDIRI DALAM MEREINTERPRETASIKAN DAN MENGAKTUALISASIKANNYA…?!!

Tentunya pemikiran diatas harus melalui pengujian, penjawaban dan pejelasan reinterpretstif secara seksama dengan benar dan bijak lewat kecerdasan Ilahaiyah. Dan tidak bisa serta-merta menyalahkan mereka yang berpikiran seperti itu, dan itupun sudah pasti mengalami kekeliruan yang mendekati kesalahan. Apalagi jika sampai menuding mereka adalah para kaum radikalisme yang akan mengancam keselamatan bangsa dan negara.

Untuk itu secara jamak (saya, anda, kita dan kami) mengajukan sebuah pertanyaan untuk menjawab dari tiga pertanyaan-pertanyaan diatas: “BENARKAH PANCASILA SUDAH DILAKSANAKAN DENGAN BENAR MELALUI JEMBATAN EMAS DENGAN SEPULUH PEMUDA?”

Mari kita sebagai anak bangsa mencoba untuk melihat secara benar dan jujur dari Kelima Sila PANCASILA tersebut satu-persatu:

SILA-1 : KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menarik untuk dicermati, kenapa para “The Founding Father” menempatkan Sila Ke-TUhAN-an pada urutan pertama yang merupakan “In Put” untuk menembus dimensi pada prosesi selanjutnya. Dalam hal ini tentulah harus ada sebuah argumentasi yang logis (ilmiah dan alamiah) untuk menjelaskannya. Dan coba perhatikan pula Mukadimah UUD 1945 pada alinea ketiga sebagai motivasi spiritual yang menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia dapat diperoleh “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA”.

Sudah tersampaikan bahwa bangsa Nusantara (Asia Tenggara> Indonesia) adalah bangsa yang sangat religius. Hal ini tentu menjadi dasar pemikiran para “The Founding Father” dalam memformulasikan Sila Ke-TUhAN-an ini. Mereka tidak begitu saja memutuskan, akan tetapi merupakan hasil kontemplasi yang sangat mendalam dan panjang, mereka melakukan kajian puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun (Kitab Sutosoma dan Kitab-Kitab Suci) yang sangat dalam dari prosesi perjalanan sejarah bangsa dari setiap jengkal tanah diseluruh hamparan Bunda Pertiwi ini.

Kata “Ke-TUhAN-an” memiliki kata dasar “TUhAN”, artinya heterogenitas dan pluralitas keberagamannya dalam bentuk berkeyakinan dan bekepercayaan yang ada di negeri ini. Keberagaman keyakinan ini tentu termanifestasikan pula dalam wujud aktualisasi peribadatan (penyembahan), baik itu berupa wujud adanya rumah ibadahnya, upacara keagamannya maupun dalam bentuk aktifitas ritualitas lainnya.

Negara (Kesatuan: teritorial, rakyat, pemimpin dan hukum) sebagai payung dan pengayom bagi keberagaman yang pluralistis ini harus bersikap netral (tidak memihak), baik kepada yang minoritas maupun terhadap yang mayoritas. Negara harus memperlakukan warga negaranya sama dan setara (berkeadilan). Negara tidak boleh berlaku diskriminatif kepada bentuk keyakinan atau agama tertentu.

Dengan demikian semua bentuk regulasi (peraturan) dan konstitusi (perundang-undangan) yang ada, harus dibuat untuk kemaslahatan bersama, negara tidak boleh interventif (mencampuri) kehidupan berkeyakinan dan keberagamaan warga negaranya terlalu dalam. Negara harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya, serta memberikan jaminan perlindungan keamanan dan hukum untuk beribadah sesuai keyakinannya menurut ketetapan UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1-3 dan Pasal 29 Ayat 1-2.

Kalimat “YANG MAHA ESA” merupakan satu kesatuan rangkaian kata yang sangat menentukan, maka disinilah letak tata inti dari “RUH” atau “SPIRIT SUCI” dari Ke-TUhAN-an itu sendiri dalam pemahaman yang benar terhadap makna “TUHAN YANG MAHA ESA”. Dan hal dimaksud akan sangat mempengaruhi serta menentukan bagi pelaksanaan keempat Sila dalam proses selanjutnya, karena keempat Sila tersebut bertalian erat dengan Sila Pertama yang tidak dapat pisahkan (unitas).

Negara dalam hal ini memiliki kepemimpinan, harus mengenal dengan benar esensi yang mendasar dari semua sifat serta karakter TUhAN sebagai kekuatan tunggal di alam semesta ini. Semua sifat atau karakter yang memanifestasikan “TUHAN YANG ESA” (Monoteisme) tertulis dalam berbagai Kitab Suci yang berkorelasi dengan alam semesta sebagai cerminan atau bukti nyata dari kebenaran tersebut.

Sifat atau karakter TUhAN berlaku secara universal, artinya berbagai bentuk keyakinan dan agama dengan berbagai bentuk aktivitas berkeyakinannya, serta penyebutan nama TUhAN yang berbeda-beda. Pada hakikatnya adalah Tuhan Yang Esa, yaitu “TUHAN YANG MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA BERIKUT ISINYA”.

Dengan demikian tidak boleh ada pihak manapun yang merasa paling benar (eksklusif) sendiri dan menafikan serta mengkafirkan orang lain yang berbeda keyakinan. Fanatisme keagamaan hanya boleh dibicarakan secara internal dilingkup agama tersebut. Sedangkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan harus ada semangat saling menjaga dan menghormati perbedaan antar agama dan keyakinan (inklusif).

Interpretasi dan aktualisasi perbedaan tersebut harus dapat meningkatkan kualitas hidup berbangsa dengan saling berlomba dalam memberikan dan mempersembahkan perbuatan benar yang terbaik untuk membangun peradaban bangsa.

SILA-2:  KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Manusia adalah makhluk sosial yang paling mulia diantara makhluk lainnya dikarenakan logikanya dengan dikaruniai akal oleh TUhAN. Dalam proses penciptaan alam, TUhAN menciptakan manusia paling terakhir setelah semua prasarana dan sarana untuk manusia hidup dan berkembang dengan ketersediaan. Demikianlah TUhAN memuliakan manusia dalam kontekstual ke-Ilahiyah-an alam yang diciptakan-NYA bagi melayani manusia secara alamiah dan ilmiah.

Begitulah TUhAN memberikan suri tauladan (contoh) kepada manusia dengan tujuan agar manusia dapat memfungsikan mata (penglihatan), telinga (pendengaran) dan otak (pemahaman) di Jalan TUhAN secara universal. Maka, jika alam semesta (manifestasi TUhAN Semesta Alam) saja memberikan pelayanan, kenapa manusia antar sesama tidak saling memberikan pelayanan, saling asih, asah dan asuh?. Bukankah TUhAN itu penguasa tunggal makhluk dalam konteks manusia sebagai Rabbinnas (Yang Maha Mengatur manusia), Malikinnas (Yang Maha Menguasai manusia) dan Ilahinnas (Yang Maha diper-Tuan-kan manusia) di alam semesta ini?. Dengan demikian nilai ibadah atau pengabdian tertinggi dihadapan TUhAN adalah: “SIAPA YANG PALING BANYAK MENDATANGKAN MANFAAT UNTUK SESAMA DAN BAGI ORANG LAIN, NAMUN BUKAN DILIHAT DARI APA AGAMA DAN KEYAKINANNYA”.

Dua sifat (karakter) utama TUhAN, yakni “MAHA PENGASIH” dan “MAHA PENYAYANG” juga harus menjadi sifat kita sebagai manusia, karena manusia diciptakan menurut rupa atau gambar-Nya (Red: Asma’ulhusna). Hukum kasih dan sayang harus menjadi sumber inti dan landasan dari segala sumber aturan dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Manusia yang telah memiliki sifat atau berkarakter seperti TUhAN pasti akan berlaku “ADIL” kepada siapa saja. Dan juga dipastikan akan “BERADAB” dengan sangat memperhatikan nilai-nilai keluhuran, etika dan budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakatnya. TUhAN akan sangat mengapresiasi harkat dan martabat manusia dan sesamanya (bermanfaat) ketika manusia itu mencelupkan karakter-NYA dalam implementasi berkehidupan.

BACA JUGA:  Islamofobia Vs Terorisme

SILA-3:  PERSATUAN INDONESIA

Kata persatuan (tauhid) berasal dari kumpulan dari berbagai kesatuan heterogenitas dan pluralitas. Persatuan akan dapat terwujud ketika dalam berkehidupan sudah tercipta dan terjalin singkronitas dan keharmonisan persatuan yang merupakan ikatan moralitas dari berbagai latar belakang perbedaan (SARA). Persatuan adalah spirit atau semangat untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa, yang saling menopang, saling tolong-menolong dan bergotong-royong dalam berbagai bentuk kehidupan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang harmonis.

Sedangkan kata “INDONESIA” merupakan ikatan atau kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari Sabang sampai Merauke. Maka, setiap permasalahan dan ancaman akan dihadapi dan diatasi secara bersama. “BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH”, itulah semboyan kebangsaan kita.

SILA-4:  KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Kata “KERAKYATAN” mengandung makna bahwa konsentrasi dan fokus kita sebagai anak bangsa untuk menjadi pusat perhatian bersama itu adalah hidup banyak atau rakyat. Artinya bahwasanya dalam beraktivitas berkenegaraan dan berkebangsaan, rakyat harus menjadi yang pertama dan utama. Kehidupan rakyat mesti menjadi tujuan dari pembangunan nasional, dan pembangunan nasional yang sebenarnya dilaksanakan secara adil dan merata diseluruh terorial Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan cita-cita diatas, sudah menjadi ketetapan urgensi suatu kebutuhan mutlak bagi seorang pemimpin yang berjiwa dan berkarakter celupan-NYA yang layaknya “TUHAN DENGAN SIFAT KASIH DAN SAYANGNYA”. Dan atau seorang pemimpin yang berjiwa “HIKMAH DAN BIJAKSANA”. Pemimpin yang siap menjadi pelayan rakyat dan bukan untuk dilayani oleh rakyat. Pemimpin yang siap menerima aspirasi rakyatnya untuk difaktualisasikan, dan bukan yang suka memerintah saja.

Semua aktivitas kemasyarakatan dan kenegaraan harus dilakukan melalui prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat, kepentingan rakyat dan kepentingan bersama harus menjadi pilihan dan tujuan utama dari permusyawaratan. Begitu juga dalam keberadaan pemimpin (bukan hanya memerintah) dalam pemilihan pemimpin, maka yang dipilih adalah orang yang benar dan terbaik dan bukan dari mana dan apa agamanya berasal. Sekat-sekat sekte dan perbedaan mestilah dikesampingkan demi kemaslahatan dan demi tercapainya kesejahteraan hidup bersama.

Dalam pemilihan pemimpin kita menganut sistim “DEMOKRASI PANCASILA”, yaitu “MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT”, dan bukan “DEMOKRASI LIBERAL” (One Man One Vote), yaitu demokrasi dengan pemilihan langsung seperti yang dilaksanakan saat ini (bukan melalui utusan perwakilan).

Demokrasi Liberal sangat kontradiktif dengan Demokrasi Pancasila, karena dalam sistim liberal yang akan terjadi adalah persaingan adu kekuatan (menang-kalah, bukan benar-salah). Dan hal seperti ini tidak dapat dibantah bahwa dalam sistim ini akan berlaku hukum belah-bambu (sebagian diangkat dan yang lain diinjak), atau yang kuat akan menguasai yang lemah dan walaupun yang lemah tersebut lebih berkualitas ketimbang yang kuat.

Kepentingan dan materi akan sangat mewarnai para penguasa, dan akan terjadi berbagai konspirasi jahat yang bertendensi pada persekongkolan dalam pemilihan calon pemimpin (baca: Penguasa). Tujuannya tidak lain hanyalah untuk kepentingan segelintir dan golongan tertentu dengan orang-orang yang memiliki kekuatan modal.

Pemimpin yang dihasilkan melalui Sistim Liberal tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik lagi benar. Siapapun akan tersandera dalam labirin kepentingan oleh berbagai kekuatan yang mengusungnya dan tidak pula akan berlaku independen serta mandiri dalam bersikap. Dan selanjutnya dalam pengambilan berbagai sikap dan keputusan penting sudah menempatkan dirinya dalam jeratan pemodal yang bersifat materialisme.

SILA-5:  KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Keadilan sosial adalah “Out Put” dari proses Sila Kedua samapai Keempat dalam terpenuhinya semua kebutuhan urgensi rakyat secara paripurna. Dan Sila Kelima ini hanyalah primakausa dari efek kemurnian dari Sila Kesatu (In Put) hingga Sila Kedua sampai Sila Keempat (Process) dengan konsekuensi yang benar. Rujukan dari pelaksanaan “Keadilan Sosial” ini dapat dilihat pada Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 sebelum diamandemen (Pra-Reformasi), yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Demikianlah filosofi dari rangkaian batang tubuh Pancasila dalam proses “DEMOKRASI PANCASILA DIBIDANG EKONOMI”, yaitu “EKONOMI KERAKYATAN”. Artinya pembangunan ekonomi harus menganut sistim “PIRAMIDAL” dengan menjadikan Perekonomian Rakyat sebagai sumber kekuatan dan ketahanan bangsa (Dari Rakyat, Untuk Rakyat dan Oleh Rakyat). Bukan menganut Sistim Ekonomi Liberal yang akan memunculkan sistim “KONTRA PIRAMIDAL”, yaitu sistim konglomerasi atau perekonomian dipegang dan dikuasai oleh segelintir orang (Kapitalisme).

Sistim Ekonomi Liberal atau konglomerasi kapitalisme itu, justru akan menciptakan ketidak-adilan yang berujung kesengsaraan bagi rakyat banyak. Dan kemudian semakin mengguritanya “Ordo Octopoda” dalam palung samudera kemiskinan yang pada akhirnya akan menimbulkan gelombang dan gelembung penentangan serta perlawanan dari rakyat terhadap penguasa.

Disamping itu, bentuk Economic System of Conglomeration of Capitalism (sistim ekonomi konglomerasi-kapitalisme) dengan mudah dan bisa saja memindahkan atau mengalihkan aset dan modalnya ketempat lain jika mereka mengindikasi dan melihat situasi serta kondisi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Kalau hal ini terjadi tentu akan menggoyahkan perekonomian negara (kerakyatan), dan dapat membuat negara hancur karena akan berujung kepada Economic Crisis (krisis ekonomi) yang seyogyanya ekonomi itu sendiri dipegang dan dikuasai oleh segelintir pelaku saja.

Semoga narasi sederhana ini dapat mencerahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan diawal, bahwa sejatinya: “BANGSA INI BELUM MELAKSANAKAN PANCASILA DENGAN BENAR..!!!”.

Dengan demikian belum ada alasan yang argumentatif untuk menyatakan, bahwa: “BENARKAH PANCASILA SUDAH GAGAL MEMENUHI EKSPEKTASI MASYARAKAT?.

“BENARKAH PANCASILA TIDAK SESUAI DENGAN AJARAN TUHAN YANG MAHA ESA?”.

Mungkinkah dapat menyatakan bahwa PANCASILA gagal, dan dilaksanakan secara benar saja belum, bukan…?!!.

Maka, untuk hal yang tersurat dan tersirat dibutuhkan “Ijtihad” dari para “Anak Bangsa” semua dan minimal sembari berdo’a serta mengeharapkan kemurahan dari TUHAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG:

“YA, TUHAN KAMI…DATANGKAN DAN HADIRKANLAH UNTUK KAMI SEORANG SOSOK FIGUR PEMIMPIN YANG BENAR-BENAR DARI DAN ATAS NAMA SERTA RENCANA DAN KEHENDAK TUHAN YANG MAHA ESA, KSATRIO PINANDHITO SINISIHAN WAHYU”.

Petikan QS.AR-RAD[13]:11 –

“…SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH KONDISI SUATU BANGSA HINGGA MEREKA MERUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI…”.

ROMA.12:2 –

2 – JANGANLAH KAMU MENJADI SERUPA DENGAN DUNIA INI, TETAPI BERUBAHLAH OLEH PEMBAHARUAN BUDI MU, SEHINGGA KAMU DAPAT MEMBEDAKAN MANA KEHENDAK ALLAH: APA YANG BAIK, YANG BERKENAN KEPADA ALLAH DAN YANG SEMPURNA.

Oleh: Achmad Yani Zackash

[zombify_post]


Sumber : harakatuna.com